Buton,Suronews.com – Gelombang protes dari kalangan aktivis semakin menguat terkait dugaan pembiaran oleh Inspektorat Kabupaten Buton dalam pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Dana Desa. Dua organisasi besar di Sulawesi Tenggara, yaitu Gerakan Mahasiswa Pemuda Sosialis Sulawesi Tenggara (GMPS SULTRA) dan Gerakan Mahasiswa Boikot Demokrasi (GEMBOK DEMOKRASI), menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Inspektorat Kabupaten Buton, Senin siang (26/08/2024).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes keras terhadap dugaan kelalaian pihak inspektorat dalam menindaklanjuti laporan penyimpangan Dana Desa yang diduga dilakukan oleh sejumlah aparat desa. Para demonstran menduga inspektorat telah melakukan pembiaran terhadap berbagai laporan terkait penyalahgunaan Dana Desa, yang semestinya menjadi prioritas utama pengawasan lembaga tersebut.
GMPS SULTRA telah mengantongi 83 LPJ DD (Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa) yang ada di kabupaten buton tetapi yang telah masuk monitoring dilapangan baru ada tiga desa yakni Desa Bahari Makmur kecamatan Siontapina, Desa Sumber agung kecamatan Lasalimu Selatan dan Desa kaongkeongkea kecamatan Pasar wajo.
“Ada beberapa pembahasan yang kami sampaikan dalam aksi demonstrasi ini yakni pertama adalah mengenai BTT (Belanja Tidak Terduga) dimana jumlah BTT tersebut lumayan fantastis dan kami anggap itu bukan hal yang lumrah yang berada di desa kaongkeongkea kecamatan Pasar wajo, “ujar Syarif Jenlap GMPS SULTRA”
“Kemudian yang kedua dalam LPJ DD bahwa adanya pengadaan sampan sebanyak 20 unit tetapi hasil monitoring dilapangan hanyalah 2 unit dan itu berada di Desa Bahari Makmur kecamatan Siontapina, “kata Riswan Korlap GMPS SULTRA”
“Serta Desa Sumber Agung yang dimana adanya anggaran BUMDES namun tidak ada kepengurusan BUMDES tersebut sama sekali, dan ini adalah lelucon yang tidak masuk akal, “tambahnya.
Dalam orasinya aktivis GMPS SULTRA dan GEMBOK DEMOKRASI mendesak inspektorat agar segera turun ke lapangan dan melakukan audit yang transparan terhadap penggunaan Dana Desa di beberapa wilayah di Kabupaten Buton. Mereka juga meminta agar inspektorat tidak hanya duduk manis di belakang meja, tetapi benar-benar menjalankan tugas pengawasan sesuai dengan mandat yang telah diberikan.
“Kami tidak akan berhenti sampai ada tindakan nyata. Kami akan terus turun ke jalan jika inspektorat tidak mau menjalankan fungsinya dengan benar. Dana Desa adalah hak masyarakat, bukan alat bagi segelintir pihak untuk memperkaya diri sendiri!” seru seorang Andi Ketua dari GEMBOK DEMOKRASI”.
Menanggapi aksi tersebut, pihak Inspektorat Kabupaten Buton menyampaikan untuk melakukan proses surat menyurat ke pihak mereka agar mereka akan turun mengaudit kelapangan.
Akibat desakan dari berbagai kalangan ini memicu perhatian dari masyarakat luas yang mulai mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa.
Tak lupa juga GMPS SULTRA bersama GEMBOK DEMOKRASI mendesak agar Bupati Buton segera mengevaluasi kinerja inspektorat dan memastikan bahwa lembaga tersebut benar-benar menjalankan perannya dengan penuh integritas. Jika dugaan pembiaran terbukti, bukan tidak mungkin akan ada sanksi serius bagi oknum yang terlibat.
Para aktivis menegaskan bahwa aksi ini bukanlah yang terakhir. Mereka berkomitmen untuk terus memantau perkembangan kasus ini dan akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. GMPS SULTRA dan GEMBOK DEMOKRASI juga berencana mengajukan petisi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendesak adanya tindakan cepat dan investigasi independen.
