Magelang,Suronews.com – Investasi dan hilirisasi menjadi salah satu kunci optimalnya pembangunan di Indonesia. Dengan dua aspek tersebut daerah diyakini akan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomiannya sejalan dengan potensi yang dimiliki.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menjelaskan, pemerintah terus berkomitmen mewujudkan pertumbuhan perekonomian sebesar 8 persen. Upaya tersebut diyakini akan mampu dicapai dengan kemudahan investasi, juga didukung dengan industrialisasi. Dalam konteks ini, pemerintah baik pusat dan daerah perlu bersinergi mewujudkan hal itu.
“Oleh sebab itu, peran dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Kepala Daerah menjadi sangat-sangat penting. Menjadi sangat-sangat penting dalam rangka kita mencapai pertumbuhan [ekonomi] 8 persen,” ujar Rosan saat menjadi pembicara pada Retret Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Selasa (25/2/2025).
Di samping langkah tersebut, peningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga dibutuhkan. Untuk itulah, tenaga SDM terampil terus dibangun, salah satunya dengan meningkatkan kualitas pendidikan vokasi. Upaya ini diharapkan mampu menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dengan kualitas SDM.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menekankan, percepatan pembangunan juga dapat diterapkan dengan terus memperkuat ketahanan pangan nasional. Dirinya mewanti-wanti para kepala daerah agar mempersiapkan betul stok bahan pangan di daerah masing-masing, khususnya menjelang datangnya bulan Ramadan.
“Jadi Saudara akan diuji sukses apa tidak, bulan puasa, Lebaran ada masalah apa tidak. Nah ini harga, ini stok barang kita, aman ya, secara umum aman,” ujar Menko Zulkifli.
Selain itu, Zulkifli juga mendorong kepala daerah meliputi gubernur, bupati, dan wali kota untuk membantu kemudahan distribusi komoditas pangan di daerahnya. Bila perlu, kepala daerah dapat memberikan subsidi distribusi komoditas pangan di daerahnya, guna menekan harga agar tidak melambung tinggi.
“Misalnya, kalau di satu daerah tidak ada ternak ayam, ayamnya naik, maka ongkos angkut ayam dari satu pulau ke pulau itu ditanggung. Tidak mahal, Pak, tetapi itu akan mempengaruhi,” imbuhnya.
Dirinya menjelaskan, saat ini pemerintah terus berupaya meningkatkan produktivitas pangan di sektor pertanian. Hal ini diwujudkan dengan pembangunan irigasi di sejumlah lahan pertanian yang kekurangan air. Dalam konteks ini, pihaknya mengajak kepala daerah untuk melaporkan kondisi irigasi pertanian di daerahnya kepada pemerintah pusat.
“Bagi Bapak-Bapak Bupati yang tidak punya anggaran untuk membangun irigasi, serahkan ke pusat, kita sudah bisa bangun sekarang. Bisa bangun. Ruangnya sudah ada,” tandasnya
