Tangerang Selatan,Suronews.com – Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional (PPI)
Djatmiko Bris Witjaksono menegaskan implementasi Perjanjian Perdagangan Preferensi (PTA)
negara-negara D-8 diharapkan meningkat USD 500 miliar pada 2030. Indonesia telah
mengimplementasikan D-8 PTA dan berhasil meningkatkan ekspor sebesar USD 4,5 juta. Seluruh
negara D-8 diharapkan segera mengimplementasikan perjanjian ini agar terjadi peningkatan
perdagangan dan kesejahteraan bersama.
“Sejak Indonesia memulai implementasi D-8 PTA pada 1 Juni 2024, dunia usaha telah memanfaatkan PTA untuk ekspor ke negara D-8 dengan total nilai mencapai USD 4,5 juta. Tujuan
ekspor utama yaitu Bangladesh, Iran, Turki, dan Malaysia. Implementasi PTA secara penuh
diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan D-8 dengan dunia sebesar 10 persen dari total
perdagangan D-8, atau sebesar USD 500 miliar pada 2030, “tegas Djatmiko dalam pembukaan
Forum Bisnis Developing Eight Organization for Economic Cooperation (D-8) di arena Trade Expo
Indonesia (TEI) ke-39 di ICE Bumi Serpong Damai, Tangerang, Banten Jumat, (11/10).
Menurut Djatmiko, sebanyak lima negara anggota D-8 telah memulai implementasi PTA D-8, yaitu
Indonesia, Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Iran. Sedangkan tiga negara lainnya, yaitu Nigeria,
Pakistan dan Mesir, sedang dalam proses penyelesaian proses domestik.
Dalam kesempatan ini, Djatmiko meminta negara D-8 terus mengidentifikasi tantangan sektor
perdagangan yang akan terjadi di masa depan. Upaya tersebut dapat dilakukan, salah satunya
dengan bertukar ide dan gagasan melalui kegiatan Forum Bisnis D-8. Kemendag berharap kegiatan
Forum Bisnis D-8 dapat menghasilkan solusi praktis untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut.
“Saya percaya forum ini akan membantu mengidentifikasi cara untuk mengatasi berbagai
tantangan yang dihadapi dunia bisnis dan menuju pada solusi praktis,” kata Djatmiko dalam
sambutannya mewakili Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Forum bisnis merupakan bukti semangat kerja sama antarnegara anggota. Forum ini menjadi ajang
bertukar ide, kemitraan, serta pengembangan strategi yang akan membantu mencapai tujuan
bersama.
“Diharapkan forum ini dapat dimanfaatkan untuk mengeksplorasi kemungkinan bisnis
baru,”harap Djatmiko.
Djatmiko juga berharap negara anggota D-8 agar segera memanfaatkan PTA D-8. Perjanjian ini
dirancang untuk memperkuat hubungan perdagangan antarnegara dengan mengurangi tarif dan
hambatan perdagangan. Selain itu, perjanjian ini menjadi salah satu landasan kesuksesan kerja sama
antaranggota D-8.
“Manfaat PTA D-8 untuk memfasilitasi perdagangan agar lebih cepat, mudah, dan terjangkau bagi
pelaku usaha negara-negara anggota D-8. PTA D-8 bukan hanya sebuah dokumen perjanjian,
namun merupakan komitmen mendorong kerja sama yang lebih besar dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, “jelas Djatmiko.
Menurutnya, kunci mencapai target peningkatan perdagangan ini adalah kolaborasi.
“Kita harus memperkuat hubungan perdagangan dan investasi, baik melalui upaya inovatif seperti kerja sama
imbal dagang, ekonomi digital, ataupun kemungkinan perluasan PTA menjadi Comprehensive
Economic Partnership Agreement (CEPA). Oleh karena itu, saya mengajak seluruh negara anggota
untuk bekerja sama menciptakan blok perdagangan yang dinamis dan tangguh,”imbuhnya.
D-8 Business Forum ini diselenggarakan oleh KADIN Indonesia, Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo), dan D-8 Chamber of Commerce and Industry (CCI). Turut hadir pada sesi pembukaan
forum bisnis yakni Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani, Ketua Komite
Organisasi Internasional untuk Timur Tengah dan negara OKI Kadin Irawati Hermawan, serta
Sekretaris Jenderal D-8 Isiaka Abdul Qadir Imam.
“D-8 merupakan forum kerja sama ekonomi delapan negara yang terdiri atas Indonesia, Bangladesh,
Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Seluruh negara anggota D-8 tersebut juga
tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan
posisi negara-negara berkembang dalam ekonomi dunia, mendiversifikasi dan menciptakan peluang
baru dalam hubungan perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di
tingkat internasional, serta menyediakan standar hidup yang lebih baik, “pungkasnya.
